Gelar Rakor Persiapan Pendidikan Pengawasan Partisipatif, Amrunur Sampaikan Sejumlah Catatan Kritis

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas (P2H) Bawaslu Provinsi NTT, Amrunur Muh. Darwan menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan pendidikan pengawas partisipatif tingkat Provinsi NTT. Hasil evaluasi secara keseluruhan, baik untuk para alumni kader Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) maupun kader Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) dinilai belum optimal dalam melakukan kerja-kerja pengawasan pada level berfungsi dan bergerak.

Hal ini disampaikan Amrunur saat arahan pembuka kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pendidikan Pengawas Partisipatif Tahun 2026 yang digelar oleh Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas (P2H) Bawaslu Provinsi NTT secara daring pada Kamis, 23 April 2026.

Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri secara daring oleh seluruh jajaran divisi P2H Bawaslu Provinsi NTT beserta peserta terundang dari 22 Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi NTT yang membidangi Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas (HP2H). Hadir juga secara daring, tenaga ahli Bawaslu RI, Iji Jaelani untuk menyampaikan ide, gagasan dan pemikiran kreatif.

"Berdasarkan hasil evaluasi, optimalisasi alumni untuk melakukan kerja-kerja pengawasan level berfungsi dan bergerak belum optimal kami lakukan. Jajaran Bawaslu kabupaten/kota juga telah lakukan evaluasi bersama alumni," jelasnya.

Amrunur mengatakan kondisi daerah kepulauan di NTT juga menjadi tantangan tersendiri. Di samping kondisi anggaran kita yang saat ini juga belum stabil. Kondisi terkini di Provinsi NTT, telah memiliki 1472 orang alumni kader SKPP dan P2P sejak 2019 hingga tahun 2025. Bawaslu kabupaten/kota terus kita dorong untuk mengoptimalkan potensi seluruh kader.

Selain itu dalam arahannya dia menyampaikan evaluasi kerja-kerja pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan lembaga pada triwulan pertama. Hari ini setidaknya ada beberapa kegiatan yang dilakukan Bawaslu kabupaten/kota, baik yang bersifat anggaran maupun yang non anggaran.

"Saat ini banyak kegiatan non anggaran yang telah kita lakukan. Diantaranya kegiatan Bawaslu Goes To School, kegiatan MoU dengan lembaga strategis, safari politik ke partai politik dan penguatan kapasitas secara kelembagaan di Bawaslu kabupaten/kota," ungkapnya saat menyampaikan catatan evaluasi kerja divisi P2H/HP2H.

Terkait kegian P2P tahun 2026, Amrunur mengatakan skema yang dibangun oleh Bawaslu Provinsi NTT yaitu memilih opsi 20 peserta dari 40 peserta yang telah dianggarkan dan pelaksanaan dilakukan secara langsung (offline/luring). Dia juga menyampaikan untuk sasaran peserta kegiatan yaitu Saka Adhyatsa Pemilu bagi Bawaslu kabupaten/kota yang telah melakukan MoU dengan Kwarcab Pramuka, kemudian yang belum lakukan MoU dengan Kwarcab Pramuka, pesertanya yaitu pemilih pemula.