Bawaslu Manggarai Gelar Konsolidasi Demokrasi Sebagai Ikhtiar Menghidupkan Nilai-nilai Demokrasi

Ruteng - Dua pekan sudah, Bawaslu Kabupaten Manggarai menjalankan konsolidasi demokrasi. Kegiatan ini merupakan program Bawaslu RI yang disampaikan melalui instruksi nomor 2 tahun 2026 tentang tugas konsolidasi demokrasi dalam memperkuat penyelenggaraan Pemilu di luar tahapan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai, Fortunatus Hamsah Manah menjelaskan konsolidasi demokrasi merupakan upaya Bawaslu untuk menyatukan persepsi dan komitmen antara pengawas Pemilu, pemangku kepentingan (stakeholders), dan masyarakat untuk menjaga integritas demokrasi.

“Masa nontahapan ini merupakan saat yang tepat untuk konsolidasi demokrasi. Kita bisa berdiskusi, bertukar gagasan dengan aktor-aktor demokrasi dan merawat nilai-nilai demokrasi tetap hidup di tengah masyarakat,” ujar Fortunatus, Senin, 2 Februari 2026.

Ia mengatakan, selama dua pekan ini, Bawaslu telah menerima kunjungan dari berbagai stakeholders, seperti Polres Manggarai, aktivis mahasiswa, dan jurnalis.

“Kami mendapat catatan-catatan kritis terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024 seperti dinamika, tantangan dan potensi kerawanannya, serta masukan terkait pengawasan Pemilu tahun 2029,” katanya.

Ia mengapresiasi sejumlah pihak yang telah terlibat bersama Bawaslu Kabupaten Manggarai dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan 2024 lalu. Misalnya, saat menerima kunjungan dari Polres Manggarai, beberapa hari lalu, ia mengapresiasi peran institusi tersebut mulai dari dukungan dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) hingga pengamanan dalam seluruh tahapan sehingga pesta demokrasi 2024 berjalan kondusif.

"Pelaksanan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Manggarai berjalan dengan aman dan kondusif, hal ini tentu karena dukungan pengamanan dari kepolisian dan juga TNI,” katanya.

Fortunatus menambahkan, Bawaslu Kabupaten Manggarai berharap konsolidasi demokrasi menjadi ruang partisipasi bagi semua pihak untuk memberikan evaluasi dan masukan terhadap pelaksanaan Pemilu di wilayah Manggarai.

"Kita berbicara tema-tema terkait Netralitas ASN, Netralitas TNI/Polri, masalah politik uang, disinformasi, hoaks, gejala oligarki dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait demokrasi dan pemilihan umum,” ucapnya.