Bawaslu Kembali Gelar Pendidikan Pengawas Partisipatif, Tiap Kabupaten/Kota Mendapat Kuota 20 Peserta

Ruteng — Undang-undang memberikan mandat kepada Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Demi menjalankan mandat tersebut, Bawaslu harus berkreasi, salah satunya berupa penguatan kader pengawas partisipatif melalui program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P).

Tenaga Ahli Bawaslu RI, Iji Jaelani mengatakan dinamika pengawasan partisipatif merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu perlu dilakukan penguatan kembali kepada seluruh alumni/kader pengawas partisipatif.

Ia mengatakan, tahun 2026, Bawaslu kembali melakukan pendidikan kader pengawas partisipatif. Bila tahun 2025 lalu, setiap kabupaten mendapat kuota 40 orang peserta, kali ini turun menjadi 20 orang perkabupaten karena terimbas efisiensi anggaran.

Saat ini, Bawaslu RI sedang mempersiapkan pelaksanaan P2P tahun 2026 dengan memperhatikan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil P2P sebelumnya. Salah satu yang dipersiapkan yakni training fasilitator secara berjenjang.

“Karena tidak semua narasumber itu bisa jadi fasilitator. Jadi fasilitator dia harus bisa menggerakkan pemikirannya, kesadarannya menjadi sebuah aksi nyata,” kata Iji saat menghadiri rapat daring dengan Divisi P2H/HP2H Bawaslu Kabupaten/Kota se-NTT, Kamis (23/04/2026).

Ia mengatakan, fasilitasi forum kader harus lebih maksimal agar mereka memiliki perspektif tentang pengawasan partisipatif, memiliki kesadaran kritis, dan mau melakukan tindak lanjut pasca mengikuti proses pendidikan.

"Kita harus ciptakan momentum agar para kader pengawas partisipatif tetap hidup dan eksis. Saat ini kader terbentuk tetapi tidak ada momentum, itu sangat sulit," katanya.

Karena itu, Iji berpesan agar Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTT menciptakan panggung agar para kader tetap eksis. Hal itu bisa melalui momentum pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang sedang diawasi Bawaslu atau panggung lainnya yang berkolerasi dengan pengawasan pemilu.