Nato Sarmento: PPPK Aset Terbesar dan Mesin Utama Bawaslu

Kupang, Bawaslu NTT – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Nonato Dapuricacao Sarmento, menegaskan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan aset terbesar dan mesin utama dalam roda organisasi Bawaslu. Untuk itu, seluruh PPPK dituntut terus menaikkan level kapasitas dan kompetensinya agar siap menghadapi tantangan Pemilu 2029 dan Pilkada 2031 yang diproyeksikan berbasis transformasi digital secara masif.
‎
‎Pesan tegas tersebut disampaikan Nonato saat memberikan arahan sekaligus menutup secara resmi kegiatan Orientasi PPPK Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika Instansi Tahun 2026 di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-NTT, Rabu (12/8/2026).
‎
‎"Ibarat kendaraan demokrasi, kami pimpinan adalah pengemudinya, namun PPPK adalah mesinnya. Sebagus apa pun pengemudinya, mobil tidak akan bisa berjalan tanpa mesin yang tangguh. Kita harus bertransformasi dari mental 'mesin lama' menjadi 'mesin injeksi' yang cepat, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan zaman," tegas Nonato di hadapan ratusan peserta yang mengikuti penutupan secara daring via Zoom Meeting.
‎
‎Sebelum arahan Ketua Bawaslu, Kepala Bagian Administrasi Bawaslu NTT selaku Ketua Panitia, Willirodus Ngiso, melaporkan bahwa kegiatan orientasi ini berlangsung sejak 1 Juli hingga 12 Agustus 2026 yang terbagi dalam 5 angkatan.
‎
‎Kegiatan dilaksanakan menggunakan metode Distance Learning (pembelajaran jarak jauh)memanfaatkan integrasi platform Zoom Meeting dan LMS (Learning Management System) Bawaslu.
‎
‎"Dari total 178 orang peserta yang berasal dari pelantikan T.A. 2024, T.A. 2025 Tahap 1, dan Tahap 2 di lingkup Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-NTT, berdasarkan evaluasi akhir seluruh peserta dinyatakan LULUS 100%," ungkap Willy dalam laporannya.
‎
‎Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT, Ignasius Jani, menegaskan bahwa status PPPK memiliki kedudukan, peran, dan tanggung jawab yang setara dengan CPNS maupun PNS di dalam birokrasi pemerintahan. Oleh karena itu, ia menggarisbawahi tiga nilai utama yang wajib dipegang teguh oleh setiap aparatur.
‎
‎"Jadikan integritas sebagai harga diri, profesionalisme dan disiplin sebagai cara kerja, serta pengabdian dan loyalitas kepada lembaga dan atasan sebagai panggilan pelayanan. Jangan sampai kepintaran yang kita miliki tidak diimbangi dengan loyalitas dan sikap yang baik," tegas Ignas.
‎
‎Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi NTT, James Welem Ratu, mengingatkan para peserta agar tidak berpuas diri hanya dengan pembekalan etika dasar. Ia mendorong jajaran PPPK untuk langsung memperdalam aspek teknis pengawasan sekembalinya mereka ke unit kerja masing-masing di kabupaten/kota.
‎
‎"Orientasi awal ini fokus pada etika dan tugas pokok instansi, belum menyentuh teknis pengawasan secara mendalam. Karena itu, setelah kembali ke divisi masing-masing, bacalah dan pahami seluruh aturan teknis—baik pencegahan, penanganan pelanggaran, maupun penyelesaian sengketa—sebagai persiapan matang menyongsong tahapan Pemilu 2029," ujar James.

‎
‎Apresiasi juga datang dari Anggota Bawaslu Provinsi NTT, Magdalena Yuanita Wake, yang menyampaikan rasa bangga atas komitmen para peserta selama proses orientasi berlangsung.
‎
‎"Selamat untuk seluruh kawan-kawan PPPK yang telah berproses dan dinyatakan lulus. Semoga seluruh ilmu dan pemahaman etika yang diperoleh selama orientasi ini dapat bermanfaat nyata dan diimplementasikan dalam kerja-kerja pelayanan di sekretariat Bawaslu tempat Anda bertugas," tutur Nita.

Sebagai informasi tambahan, Sebanyak lima orang peserta PPPK Bawaslu Kabupaten Manggarai telah berhasil menyelesaikan Orientasi PPPK Angkatan Ke-V. Kelima peserta tersebut adalah Yustinus Haryanto Madi, Dionisia Etra Said, Irenius Cenedi Prasetio, Louis Agustinus Carli, dan Hironimus Jelaha.