PMKRI Cabang Ruteng Silaturahmi ke Bawaslu: Menantang Apatisme Politik Mahasiswa dan Mengawal Hak Pilih Disabilitas

Ruteng, 13 Februari 2026 – Di tengah gejala apatisme politik yang kian menguat di kalangan pemilih muda, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Kabupaten Manggarai mengambil langkah berbeda. Mereka memilih berdialog, bukan berdiam. Mereka mendatangi Bawaslu Kabupaten Manggarai, Jumat, 13 Februari 2026, di Ruteng, untuk menguji sekaligus memperkuat komitmen demokrasi lokal.

Kunjungan silaturahmi yang berlangsung di Ruteng itu diterima langsung oleh Ketua Bawaslu Manggarai, Fortunatus H. Manah, S.Pd., bersama Anggota Bawaslu Yohanes Manase, S.Pd., dan Marselina Lorensia, M.Pd. Dari pihak PMKRI hadir Margareta Kartika (Ketua PMKRI Manggarai), Olga Joy Purnama (Sekretaris), serta Apriana Prima dan Eufrasia Viesca Atventi sebagai anggota muda.

Namun pertemuan ini bukan sekadar agenda seremonial. Ia menyentuh persoalan mendasar: krisis literasi politik, praktik money politik, dan lemahnya pendataan pemilih disabilitas.

Demokrasi Tak Bisa Bekerja Sendiri

Dalam dialog tersebut, Yohanes Manase menegaskan bahwa penyelenggara pemilu tidak bisa berjalan tanpa partisipasi aktif masyarakat, terutama mahasiswa.

Pernyataan ini menyingkap satu kebenaran filosofis demokrasi: kekuasaan rakyat bukanlah slogan, melainkan kerja kolektif. Jika rakyat pasif, maka demokrasi kehilangan daya kritisnya. Jika mahasiswa—yang secara historis menjadi motor perubahan—memilih apatis, maka ruang publik akan dikuasai oleh kepentingan pragmatis.

Ketua Bawaslu, Fortunatus H. Manah, juga mengakui keterbatasan jangkauan lembaga. Di titik ini, demokrasi dipahami bukan sebagai sistem yang sempurna, melainkan sebagai proyek bersama yang selalu membutuhkan koreksi dan partisipasi.

Apatisme Politik Mahasiswa: Ironi Kaum Intelektual

Ketua PMKRI Manggarai, Margareta Kartika, secara tajam menyoroti minimnya literasi politik dan maraknya praktik politik menyimpang—bahkan di lingkungan mahasiswa sendiri.

Fenomena ini memunculkan paradoks: kampus yang seharusnya menjadi ruang rasionalitas dan etika publik justru tak kebal dari pragmatisme politik. Money politik yang merasuki ruang akademik menunjukkan bahwa apatisme tidak selalu berarti diam; ia bisa tampil sebagai keterlibatan tanpa kesadaran kritis.

Apatisme mahasiswa hari ini bukan hanya soal tidak memilih, tetapi juga soal tidak peduli pada kualitas pilihan. Demokrasi direduksi menjadi transaksi, bukan deliberasi. Jika dibiarkan, generasi terdidik justru akan mewariskan demokrasi prosedural tanpa integritas.

Hak Pilih Disabilitas: Ujian Moral Demokrasi

Isu yang tak kalah penting adalah temuan PMKRI terkait warga disabilitas yang belum terdata dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dalam negara demokratis, hak pilih bukan hadiah, melainkan hak konstitusional.

Ketika ada warga disabilitas yang terlewat dari pendataan, persoalannya bukan sekadar administratif—melainkan etis. Demokrasi diuji bukan dari seberapa besar mayoritas terlayani, tetapi dari seberapa serius negara menjamin hak kelompok rentan.

Demokrasi inklusif menuntut pengakuan atas martabat setiap warga. Jika satu suara saja diabaikan, maka prinsip kesetaraan telah retak.

Dari Dialog ke Tanggung Jawab Kolektif

Pertemuan ini menjadi ruang refleksi bersama: bahwa demokrasi di Manggarai tidak cukup dijaga oleh regulasi dan lembaga formal. Ia membutuhkan kesadaran kritis mahasiswa, pengawasan partisipatif masyarakat, serta komitmen etis penyelenggara.

Silaturahmi antara PMKRI dan Bawaslu bukan hanya agenda organisasi, tetapi simbol perlawanan terhadap apatisme politik. Ia menegaskan bahwa demokrasi tidak tumbuh dalam keheningan, melainkan dalam dialog, kritik, dan keberanian moral.

Di tengah kecenderungan generasi muda yang semakin menjauh dari politik, langkah PMKRI Manggarai menjadi pesan penting: mahasiswa tidak boleh menjadi penonton sejarah. Mereka harus menjadi subjek yang berpikir, mengawasi, dan bertindak.

Demokrasi yang bersih, inklusif, transparan, dan berintegritas bukanlah hasil otomatis dari pemilu. Ia adalah hasil dari kesadaran kolektif yang terus diperjuangkan—bahkan dimulai dari sebuah ruang pertemuan sederhana di Ruteng.