Mewujudkan Bawaslu Yang Berintegritas Melalui Dukungan Teknologi Informasi Bawaslu RI Gelar Rakornas Di Makassar

Bawaslu Republik Indonesia menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Data dan Informasi Gelombang I di Hotel Claro, Makassar, pada 16 September 2025. Tema yang diusung adalah “Mewujudkan Bawaslu yang Berintegritas melalui Dukungan Teknologi Informasi yang Terpercaya,” sebagai upaya memperkuat pengawasan pemilu berbasis teknologi.

Anggota Bawaslu RI, Puadi, membuka arahannya dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan untuk berkumpul kembali dalam Rakornas yang penuh makna ini. Ia menegaskan, acara ini bukan sekedar rutinitas atau seremoni, melainkan momentum penting untuk menentukan arah demokrasi kelembagaan ke depan.

"Pengelolaan data dan informasi saat ini menjadi sumber pengetahuan yang sangat vital, bahkan menjadi poros kecerdasan lembaga Bawaslu. Rakornas Bidang Data dan Informasi adalah taruhan besar bagi masa depan kelembagaan pengawas pemilu di Indonesia." jelas Puadi dalam arahannya.

Salah satu aspek penting yang disampaikan adalah pentingnya membangun Forum Satu Data Bawaslu atau konsep ‘Big Data’. Forum ini diperlukan untuk memperkuat tata kelola data dan merancang strategi kolaborasi integrasi data pengawasan pemilu secara nasional.

"Konsep ‘data driven’ ini diharapkan mendorong Bawaslu menuju pemilu yang lebih akurat dan berkualitas pada Pemilu 2029. Oleh karenanya, mindset pengelolaan data harus bergeser dari sekedar arsip menjadi aset strategis institusi." tambahnya.

Selanjutnya Puadi menegaskan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Bawaslu bukan semata ‘bank data’ atau sekedar pusat penyajian informasi. Namun yang terpenting adalah bagaimana Pusdatin mampu meng-create, mengelola, mengolah, dan mentransformasikan data menjadi informasi bermakna.

Informasi bermakna  diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kecerdasan kelembagaan, sekaligus menjadi dasar pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan akurat dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan pemilu.

Pusdatin disebut sebagai pusat saraf kelembagaan Bawaslu, dimana pengelolaan data yang cerdas akan semakin memperkuat fungsi pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam arahannya, Puadi juga mengemukakan sejumlah tantangan besar dalam transformasi data dan informasi saat ini, yang harus dijawab dengan langkah strategis.

Pertama adalah digitalisasi dan integrasi data atau big data yang harus terus dikembangkan agar data pengawasan dapat terhubung secara menyeluruh dan real time di seluruh tingkat Bawaslu.

Kedua, pemanfaatan analitik data menjadi krusial untuk mengolah data mentah menjadi insight dan pengetahuan yang dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penanganan pelanggaran.

Ketiga, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data menjadi keharusan agar informasi pengawasan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.

Keempat, penguatan kapasitas sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi diperlukan agar sistem big data dan analitik bisa berjalan optimal dan berkelanjutan.

Rakornas ini diikuti oleh Koordinator Divisi dan Kepala Bagian Data dan Informasi dari 22 provinsi gelombang pertama, meliputi wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Gelombang kedua akan digelar di Jakarta untuk wilayah barat Indonesia.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pemberian Anugerah Keterbukaan Informasi Publik kepada Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia yang memiliki komitmen tinggi dalam keterbukaan informasi dan kinerja pengawasan yang transparan.

Melalui Rakornas ini, Bawaslu menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dan memperkuat pengelolaan data berbasis teknologi informasi demi mewujudkan pengawasan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.