Aria Bima: Bawaslu Benteng Demokrasi, Tempat Rakyat Menaruh Kepercayaan

Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima mengatakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus menjadi benteng demokrasi. Sebagai benteng demokrasi, Bawaslu menjadi tempat bagi rakyat untuk menaruh kepercayaan bahwa demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik.

“Bawaslu harus menjadi benteng demokrasi. Menjadi tempat rakyat menaruh kepercayaan. Rakyat punya sandaran bahwa demokrasi ini berjalan dengan baik,” ujar Aria Bima saat berbicara dalam forum Raker Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Manggarai, Selasa (14/10/2025) malam.

Oleh karena itu, lanjut Aria, penguatan kelembagaan Bawaslu adalah sebuah keniscayaan. Dengan demikian, keberadaan lembaga Bawaslu yang permanen tidak perlu diperdebatkan lagi. Sebab dengan hanya dengan cara Bawaslu yang permanen, kualitas demokrasi akan lebih terjaga dan semakin matang.

“Karena tugasnya adalah bagaimana meningkatkan kompetensi rakyat, kesadaran rakyat agar tidak hanya gunakan haknya tetapi juga ikut mengawasi jalannya demokrasi,” jelasnya.

Ia mengatakan pengawasan Pemilu harus berjalan dua arah, yakni dari Bawaslu sebagai sebuah lembaga resmi pengawas pemilu dan partisipasi aktif  masyarakat sebagai pemberi mandat. Agar partisipasi publik meningkat maka Bawaslu harus menjadi lembaga yang dapat dipercaya.

“Kepercayaan (publik) tersebut lahir dari integritas dan kapasitas seluruh jajaran penyelenggara pemilu,” imbuhnya.

Integritas penyelenggara Pemilu, lanjut Aria, harus diwujudkan dengan cara netral, tidak berpihak kepada kepentingan apapun selain kepentingan undang-undang dan konstitusi. Selain itu, penyelenggara Pemilu juga harus taat pada aturan, bebas konflik kepentingan, dan harus menjadi teladan moral bagi masyarakat.

Selain integritas, jajaran penyelenggara Pemilu harus memiliki kapasitas yang memadai. Kapasitas yang mumpuni akan memungkinkan penyelenggara, khususnya pengawas Pemilu lebih professional dalam menjalankan tugas dan wewenang, seperti responsif terhadap laporan sekecil apapun dari masyarakat, tidak melakukan pembiaran terhadap laporan masyarakat, tetapi memroses laporan masyarakat dengan cepat.

"Kami yakin dampak integritas dan kapasitas akan terwujud. Partisipasi masyarakat akan semakin meningkat,” ungkapnya.

Ia juga mengharapkan Bawaslu menggiatkan sosialisasi dan literasi agar masyarakat semakin berdaya dan berpartisipasi dalam membangun demokrasi yang lebih sehat. Partisipasi masyarakat yang diharapkan, jelas Aria, partisipasi politik yang mandiri, bukan dipaksakan atau dimobilisasi.

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, rakyat menaruh kepercayaan di pundak Bawaslu untuk menjaga kemurnian suaranya. Karena itu, Bawaslu harus menjadi wasit yang tegas dan netral dalam mengawal demokrasi yang berintegritas.

Ia mengajak Bawaslu untuk memastikan suara rakyat benar-benar suara rakyat dengan menjaga integritas, meningkatkan kapasitas, dan membangun partisipasi rakyat. Dengan demikian sejarah akan mencatat Pemilu ke depan bahwa Bawaslu dengan dukungan partisipasi rakyat menjadi benteng terakhir yang membuat demokrasi Indonesia tetap hidup, tetap jujur dan adil.

"Jika Bawaslu kuat, rakyat percaya. Jika rakyat percaya maka demokrasi akan tegak," pungkasnya.

Untuk diketahui, Raker Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Manggarai, berlangsung di aula Hotel Revayah, Ruteng pada Selasa (14/10/2025) sampai Rabu (15/10/2025). Selain Aria Bima, Bawaslu menghadirkan sejumlah narasumber secara langsung, yakni Bupati Manggarai Heribertus G.L. Nabit, Akademisi Undana Kupang Rudi Rohi, dan Pegiat Pemilu Panji Prasetyo dan Arif Susanto.

Sementara itu, sejumlah stakeholder dihadirkan oleh Bawaslu sebagai peserta, antara lain perwakilan dari Polres Manggarai, Kejaksaan Negeri Manggarai, Kodim 1612/Manggarai, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada lingkup Pemkab Manggarai, pimpinan organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi kemahasiswaan.